Menanti Wakil Rakyat Sumsel yang lantang bersuara diatas Kepentingan Partai dan Golongan
KilasNkri.com. Palembang,- Bung Hatta dalam pidatonya menjelang Pemilu 28 September 1955 menyebut bahwa memilih wakil rakyat untuk duduk di parlemen bukanlah suatu kewajiban, melainkan hak warga negara yang berkaitan dengan hak untuk mengatur nasib mereka sendiri.
Hari ini Selasa, 24 September 2024 sebanyak 75 Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan akan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya tentu 75 orang anggota DPRD Sumsel tersebut akan menjalankan fungsinya sebagai Legilasi, Pengawasan dan Anggaran.
Sebagai fungsi pengawasan kinerja Gubernur Sumatera Selatan tentu anggota DPRD Sumsel atau Wakil Rakyat Sumsel harus peka apa yang menjadi persoalan persoalan rakyat saat ini seperti dalam perintah konstitusi yaitu pendidikan, kesehatan kesejahteraan masyarakat dan Infrastruktur
Di Bidang pendidikan, Mekanisme PPDB, Mahalnya biaya pendidikan dan pentingnya mewujudkan pendidikan gratis, Kesejahteraan guru, dosen dan tenaga pendidikan belum Terpenuhi serta Korupsi pendidikan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan.
Sebagai Wakil Rakyat Sumsel harus tanggap dalam menyikapi persoalan persoalan tersebut diatas, jangan sampai di cap sekedar Datang, Duduk,Diam, Duit, karena pada saat kepemimpinan Gubernur Herman Deru anggaran Pendidikan dikurangi, sehingga Pendidikan tidak lagi gratis dan menjadi mahal serta beban bagi orang tua seperti masalah seragam,buku dan uang komite dan tidak kalah pentingnya juga adalah persoalan PPDB dalam penerimaan siswa baru yang amburadul dan syarat dengan KKN, tentu kedepannya persoalan mekanisme PPDB harus diperbaiki. Selain Persoalan persoalan diatas, masalah sarana dan prasarana sekolah pun juga menjadi persoalan karena masih ada yang tidak layak serta kurikulum yang tidak update dan yang sangat miris adalah gaji guru honor yang tidak perikemanusiaan dan sering pembayarannya mandek berbulan bulan padahal guru adalah orang yang mencerdaskan anak bangsa.
Dibidang kesehatan, diawal Kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menarik anggaran kesehatan sehingga program Berobat Gratis pun tidak berjalan lagi, meskipun diakhir masa jabatannya Gubernur Herman Deru melaksanakan Program Berobat Gratis yaitu Berobat hanya E KTP, tetapi ini hanya sebagai pencitraan untuk dipilih kembali.
Dibidang Kesejahteraan Sosial, bantuan beras bagi masyarakat miskin juga tidak adil dan merata serta syarat KKN serta pencitraan menjelang Pemilu Legislatif untuk memenangkan Dinasti.
Dibidang Infrastruktur, di Era Kepeminpinanan Herman Deru banyak pembangunan infrastruktur yang mandek dan berjalan ditempat dengan alasan COVID 19 sehingga semua anggaran infrastruktur di Refocusing.
Dari berbagai persoalan persoalan diatas, kita sangat berharap, agar wakil wakil rakyat 75 orang yang dilantik dan diambil sumpah hari ini benar benar menjalankan fungsinya legilasi, pengawasan dan anggara serta mampu memperjuangkan aspirasi rakyat diatas kepentingan Partai dan Golongan, Kita Tunggu Wakil Rakyat Sumsel Yang Lantang bersuara….(MA) Penulis Muhammad Ali Pemerhati Ekonomi dan Politik. ( Ocha/ Rilis)
